Hukum Cambuk bagi Pemain PUBG di Aceh

Rencana Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Langsa ingin menerapkan uqubat (hukuman) cambuk bagi pemain gim Player Unknown Battleground (PUBG) dan sejenisnya santer baru-baru ini. Lantas, bagaimana pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengenai hal ini?

Sebelum ke pokok pembahasan, perlu diketahui bahwa hukum cambuk di Serambi Makkah memiliki keterkaitan historis dengan ruang yang diberi pemerintah pusat usai pemberontakan DI/TII yang diinisiasi oleh Daud Beureueuh.


Setelah pemberontakan diredam, Aceh diberi otonomi di bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat. Seiring waktu, sejumlah beleid untuk mendukung penegakan syariat dibuat dan diterapkan di provinsi paling barat itu.

Pada 2003 muncul secara rentet qanun nomor 12, 13, 14, yang masing-masing mengatur tentang khamar (minuman keras), maisir (perjudian), dan khalwat (perbuatan mesum).

Petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk terdapat dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2005. Pada tahun yang sama, Kabupaten Bireuen menggelar hukum cambuk pertamanya dengan jumlah terhukum yakni 26 pelaku maisir.

Belakangan, lahir Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menggantikan tiga qanun sebelumnya. Petunjuk teknisnya diatur dalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018.

Qanun tersebut mengatur 10 jenis pidana, yakni, khamar, maisir, khalwat, ikhtilath (bermesraan/bercumbu), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (fitnah zina tanpa saksi minimal 4 orang), liwath (homoseksual), dan musahaqah (lesbian).

Pelaksanaanya diatur dalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Sampai di sini, belum ada kategori jarimah (perbuatan yang dilarang) baru selain 10 jenis pidana di atas.

Hingga akhirnya muncul pernyataan dari DSI Kota Langsa yang berencana menerapkan hukuman cambuk bagi mereka yang kedapatan memainkan gim PUBG dan sejenisnya.

Kepala DSI Kota Langsa, Ibrahim Latif, mengatakan bahwa hukuman cambuk diberlakukan apabila PUBG dan sejenisnya masuk dalam kategori perjudian.

"Kalau memang gim tersebut memenuhi unsur dan ada barang buktinya terkait dengan maisir, itu diproses hukum cambuk," terang Ibrahim, kepada Liputan6.com, Minggu siang (23/6/2019).

"Kalau juga masih terdapat hal yang demikian, kita buat razia. Kalau memang ada unsur judinya, berarti memenuhi maksud Qanun Nomor 6 Tahun 2014, maka itu, memang harus dihukum cambuk jika terbukti. Tentu ada prosesnya. Tidak serta merta," lanjutnya.


Pihaknya akan menyurati seluruh warung dan kafe siber yang ada di Kota Langsa sebagai langkah awal untuk mensosialisasi pelarangan permainan PUBG terlebih dahulu. Saat ini, dinas tersebut tengah menunggu salinan fatwa yang dimaksud.

Post a Comment

0 Comments